Dampak Pengalihan PBB

Selasa, 02 April 2013

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak lama lagi akan dilaksanakan, dimana pemerintah pusat memberikan tenggang waktu sampai tanggal 31 Desember 2013.

Pemerintah daerah  kabupaten Sinjai,  dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah  kesiapan yang  sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 hingga tahun 2013 sudah sampai pada tahap  simulasi,  dan tahun 2014 pengelolaan PBB siap untuk dilaksanakan. Demikian dikatakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Lukman Mannan, S.IP

Lebih lanjut ia menjelaskan dengan adanya peralihan PBB akan berdampak pada keuangan daerah, salah satunya kabupaten Sinjai tidak lagi menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat yang jumlahnya sekitar 19 Milyar Rupiah. Pemerintah daerah  hanya bisa menerima dari target PBB yang ada dimana kabupaten Sinjai di tahun 2013  menargetkan sekitar  4 Milyar Rupiah.

Melihat kondisi tersebut lebih lanjut ia mengatakan pemerintah harus meningkatkan  koordinasi ke provinsi dan pemerintah pusat bagaimana potensi pajak yang di tarik oleh pemerintah pusat dimaksimalkan oleh kabupaten sehingga kabupaten bisa  menerima Dana Bagi Hasil. Serta memaksimalkan dan meningkatkan potensi - potensi pajak yang ada di kabupaten untuk  meningkatkan pendapatan daerah.

Ia juga berharap sosialisasi dan partisipasi masyarakat agar  dapat menyadari  bahwa pajak adalah suatu kewajiban yang harus di laksanakan dan hal tersebut sangat mempengaruhi pendapatan daerah.

Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB  akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. oleh karena itu  dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan.
 




 
© Warta Suara Bersatu Template Design by Tim Web Warta Sinjai | Published by wartaonline.sinjaikab.go.id .