Instansi Pemerintah dan Swasta Wajib Sediakan Card Reader Untuk E-KTP

Kamis, 16 Mei 2013

Berdasarkan edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1826/SJ tentang pemanfaatan dan larangan fotokopi e-KTP, maka instansi wajib menyediakan card reader.

Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/1826/SJ yang dikeluarkan pada  11 April 2013 menjelaskan bahwa e-KTP tidak boleh difotokopi, di-stapler, dan diperlakukan hingga merusak fisik kartu.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas Dukcapil Sinjai, Supardi S.Sos. Menurutnya, e-KTP dilengkapi dengan chip yang memuat biodata, foto, tanda tangan, dan sidik jari pemegang dengan tujuan tidak bisa dipalsukan.

Data dalam chip tersebut hanya bisa dibaca dengan card reader. Karena itu, semua unit kerja atau badan usaha baik instansi pemerintah daerah, serta lembaga perbankan dan swasta yang membutuhkan data penduduk untuk keperluan administrasi, diwajibkan memiliki card reader. “Sesuai edaran Mendagri, paling lambat akhir tahun 2013 card reader sudah tersedia,” katanya.

"Semua unit kerja/badan usaha yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah memiliki card reader paling lambat akhir tahun 2013, dengan alasan KTP non-elektronik terhitung sejak 1 Januari 2014 tidak berlaku lagi. Apabila masih terdapat unit kerja atau badan usaha yang melanggar aturan tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat merugikan masyarakat khususnya pemilik e-KTP," demikian bunyi edaran.

Untuk itu Supardi menghimbau kepada masyarakat yang membutuhkan fotokopi e-KTP sebagai pelengkap persyaratan berkas, baik administasi maupun lamaran kerja, diimbau untuk tidak terlalu sering memfotokopi e-KTP. “Misalnya, dengan memotokopi sekali dan itu dijadikan master untuk fotokopi selanjutnya sambil menunggu seluruh intansi menggunakan card reader,” katanya.

Percepatan penyelesaian perekaman e-KTP secara reguler bagi penduduk wajib KTP di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia berlaku efektif tanggal 1 Januari 2014 dan KTP lama (SIAK) dinyatakan tidak berlaku lagi paling lambat bulan Oktober 2013. (Haeran)
 
© Warta Suara Bersatu Template Design by Tim Web Warta Sinjai | Published by wartaonline.sinjaikab.go.id .