Telat Urus Akta Lahir Tak Lagi Disidang

Selasa, 21 Mei 2013

Warga yang terlambat mengurus akta kelahiran lebih dari satu tahun tidak perlu lagi menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) seperti yang selama ini diberlakukan.

Pasalnya,  Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Pasal 32 ayat 2 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur penetapan akta oleh pengadilan bertentangan dengan UUD 1945.

"Dengan adanya putusan dari MK, warga yang terlambat mengurus akta tak perlu mengajukan surat penetapan di Pengadilan Negeri seperti yang berlaku sejak tahun 2012. Cukup melalui instansi pelaksana, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil," terang Kepala Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas Dukcapil Sinjai, Supardi S.Sos.

Proses administrasi ini dinilai dilalui cukup panjang. Mulai dari mengurus surat di tingkat RT, melegalisir berkas di kantor pos, membayar biaya perkara di bank, hingga menjalani persidangan.

Dalam putusan MK nomor 18/PUU-XI/2013 yang disampaikan dalam sidang yang dipimpin M Akil Mochtar, akhir april lalu, ditegaskan, Pasal 32 ayat 2 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan diambil dengan pertimbangan, penetapan oleh PN menimbulkan proses birokrasi yang panjang. Dampak berikutnya mengakibatkan biaya tinggi yang memberatkan pemohon akta. Hal tersebut tidak sejalan dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik seperti amanat UUD.

menyikapi hal tersebut, Dinas Dukcapil Sinjai siap melaksanakan keputusan tersebut. "Saat ini pengurusan penerbitan akta kelahiran semuanya dilakukan di Kantor Dukcapil, tidak perlu lagi ada sidang di Pengadilan Negeri," jelas Supardi. (Haeran)
 
© Warta Suara Bersatu Template Design by Tim Web Warta Sinjai | Published by wartaonline.sinjaikab.go.id .