KPU Sinjai Larang Caleg Kampanye Gunakan Baliho

Rabu, 09 Oktober 2013

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai, menggelar sosialisasi  perubahan Peraturan KPU (PKPU) dari PKPU Nomor 1 Tahun 2013 menjadi PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang tata cara kampanye, Rabu (9/10) di Aula Warung Nikmat Sinjai.

Selain itu, KPU juga menyosialisasikan PKPU Nomor 17 tahun 2013 tentang pedoman pelaporan dana kampanye peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Anggota KPU Sinjai, Ridwan mengatakan, para Calon legislatif (Caleg) dilarang mempromosikan dirinya menggunakan alat peraga kampanye, salah satunya baliho dan billboard. hal itu berdasarkan Perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 tentang tata cara kampanye.

"Caleg hanya diizinkan memasang spanduk berdasarkan aturan dan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah," ujarnya.

Ridwan menjelaskan, kebijakan itu dibuat KPU agar bisa mengakomodir persamaan hak kampanye bagi kontestan Pemilu 2014. Dengan adanya aturan kampanye yang baru tersebut, ketertiban dan keindahan dalam tata laksana penempatan alat peraga Caleg dan Partai politik (Parpol) bisa terwujud.

"Pengamatan kami di lapangan memang banyak alat peraga dari Caleg maupun Parpol ditempatkan di lokasi yang tidak semestinya, seperti di tiang listrik, pepohonan bahkan ada di pagar bangunan milik pemerintah. Ini jelas tidak dibolehkan aturan kampanye KPU," katanya menerangkan.

Selain itu, Menurut Ridwan, tiap caleg boleh memasang baliho atau atributnya di tiap kelurahan/desa yang masuk dalam zona kampanye.

"Tetapi dalam baliho itu, yang bisa dicantumkan hanya nama dan nomor urut dan visi-misi partai. Kalaupun ada foto, gambarnya juga harus pengurus yang tidak maccaleg. Tidak boleh foto yang bersangkutan," jelas Ridwan.

Sementara itu, PKPU nomor 17 tahun 2013 dalam aturan ini dijelaskan mekanisme terkait pelaporan anggaran dana kampanye parpol. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus, pasalnya, penggunaan dananya akan diaudit oleh akuntan publik yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dalam hal tersebut.

"Setiap parpol harus membuka rekening bank agar dana kampanye baik sumber pemasukan  maupun pengeluaran jelas. Jadi parpol harus paham soal aturan baru ini, jangan sampai dikemudian hari menjadi persoalan," ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri, 12 pengurus parpol peserta pemilu 2014, Komisioner KPU Sinjai, Ketua Panwaslu, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dan perwakilan satpol Pamong Praja Sinjai. (Haeran)

 
© Warta Suara Bersatu Template Design by Tim Web Warta Sinjai | Published by wartaonline.sinjaikab.go.id .