Tahun Depan, Perda Pelayanan Publik Mulai Diterapkan

Jumat, 29 November 2013

Mulai tahun depan Pemerintah Kabupaten Sinjai akan menerapkan Peraturan Daerah (perda) No 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik.  
 
Hal ini disampaikan oleh Kabag Hukum dan HAM Setdakab Sinjai Lukman Dahlan dalam forum diskusi  dan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 tahun 2013 tentang Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Komite Pemantau Legislatif (kopel) Sinjai, di Hotel Sinjai pada Rabu kemarin.

Perda ini sebagai kontrak untuk komitmen kepada rakyat sinjai agar maksimal dalam pelayanan publik sehingga dalam perda ini sangat jelas hak dan kewajiban penerima layanan maupun pemberi layanan disemua unit layanan di Kabupaten Sinjai.

Lukman mengungkapkan bahwa mulai 1 Januari 2014 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyiapkan standar pelayanan untuk diketahui publik. Olehnya itu, setiap SKPD di Sinjai berkewajiban memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan standar pelayanan.

"Jika ada oknum di SKPD yang tidak mematuhi aturan pada perda ini atau membodohi masyarakat sebagai penerima layanan, maka akan ada sanksi yang diberikan seperti peringatan, penurunan pangkat hingga sanksi terberat pemecatan," tegas Lukman.

Sementara itu, Kabag Organisasi dan Kepegawaian Setdakab Sinjai, Haerani Dahlan mengatakan bahwa dengan berlakunya perda ini, pemerintah sudah menunjukkan konsistensinya dalam pencapaian visi misi bupati Sinjai. Betapa tidak, harus diakui bahwa seluruh kabupaten/kota di Sulsel  baru kabupaten Sinjai yang memiliki perda ini.

"Meskipun berbicara pelayanan publik sudah dipayungi oleh UU Nomor 25 tahun 2009 namun untuk pengaturan yang lebih teknis, baru Sinjai yang berani menerapkannya,"katanya. (aaNd)
 
© Warta Suara Bersatu Template Design by Tim Web Warta Sinjai | Published by wartaonline.sinjaikab.go.id .