Bupati Sinjai Hadiri Rakor PTSP 2013 di Jakarta

Rabu, 04 Desember 2013

Bupati Sinjai H Sabirin Yahya didampingi Sekretaris Daerah, H Taiyeb A Mappasere, Kepala PTSP Kabupaten Sinjai, Adeha Syamsuri menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2013, Senin (2/12) di Jakarta kemarin.

Rapat Koordinasi ini di buka langsung Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Fauzi juga di dampingi sejumlah narasumber diantaranya dari Deputy Pelayanan Publik kementerian PAN dan Reformasi birokrasi Mirawati Soedjono dan kepala BKPM.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam sambutannya menekankan, kepada Gubernur para Bupati/Walikota pentingnya komitmen kepala daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan terpadu satu pintu.”Makanya tujuan penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri pada hakekatnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu dibangun model dan komitmen pelayanan oleh aparat penyelenggara pemerintahan dengan menyuguhkan kualitas pelayanan publik yang semakin baik. Komitmen pelayanan publik yang berkualitas ini juga diharapkan akan dapat menggairahkan iklim investasi dan usaha sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah dan nasional” katanya.

Kemendagri menurut Gamawan selaku koordinator pembinaan pelaksanaan otonomi daerah akan terus mendorong agar seluruh daerah Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan pelayanan publiknya yang berasaskan pada pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.”Kami (Kemendagri.Red) akan terus memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para kepala daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai inovasi dalam hal pelayanan publik” tutur Gamawan Fauzi.

Mirawati Soedjono yang juga Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi selaku narasumber pada kesempatan itu mengatakan Kementrian PAN selaku Leading Sektor pada peningkatan kualitas pelayanan publik ini berharap agar keberadaan institusi pelayanan terpadu yang ada di daerah tidak melakukan praktek-praktek seperti sistem tukang pos yang sifatnya ijin masuk melalui BPPT namun penyelesainnya masih pada SKPD masing-masing, hal ini justru akan memperlambat pelayanan. “Kemeterian PAN dan Reformasi Birokrasi akan terus mendorong kepala daerah agar mampu menciptakan inovasi dalam berbagai bentuk pelayanan sehingga masing-masing SKPD minimal dapat melakukan satu inovasi dalam satu tahun (one agency one inovation)," tegasnya

 
© Warta Suara Bersatu Template Design by Tim Web Warta Sinjai | Published by wartaonline.sinjaikab.go.id .